Tasikmalaya — Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah petugas gabungan dalam menertibkan pertambangan ilegal di Blok Cipanawar, Desa Mandalahayu, Kecamatan Salopa, pada Kamis (13/11/2025). DPRD juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya segera menyusun rencana reklamasi dan pemulihan ekonomi warga pasca-tambang.
Ketua Komisi III, Gumilar Ahmad Purbawisesa, menilai penertiban tersebut tepat dan bersifat preventif. Ia menyebut proses penertiban berlangsung kondusif dan humanis. “Kalau tidak ada penertiban, kerusakan lingkungan bisa meluas,” ujar Gumilar, Minggu (16/11/2025).
Gumilar menekankan Pemkab harus cepat memulihkan lingkungan melalui reboisasi agar kondisi alam kembali pulih. Selain itu, DPRD mendorong penyediaan solusi ekonomi bagi masyarakat terdampak. Dinas Perdagangan bisa membantu pengembangan UMKM, sementara Dinas Pertanian mendukung petani lokal agar tidak muncul masalah sosial baru.
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan penutupan tambang bertujuan melindungi warga dan lingkungan. “Boleh menambang asal memiliki izin resmi. Jika izin lengkap, silakan,” katanya.
Baca Juga: Santri HN Dibacok Pelaku Misterius di Ponpes Ciawi Tasikmalaya
Pemkab sudah menginstruksikan Dinas Pertanian dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Jawa Barat agar warga penambang beralih ke pertanian dan perkebunan. Cecep menambahkan warga bisa memanfaatkan lahan kehutanan untuk menanam kopi, pisang, pepaya, dan tanaman tumpang sari lain.
Langkah ini diharapkan mampu menyeimbangkan perlindungan lingkungan dan pemulihan ekonomi masyarakat, sekaligus mencegah kerusakan lingkungan lebih luas di masa depan.
