Rincian APBN 2026 Disahkan: Pendidikan Jadi Prioritas, MBG Capai Rp 335 Triliun
Koran Tasikmalaya — Rincian APBN 2026 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan. Pemerintah menetapkan total belanja negara sebesar Rp 3.500 triliun, dengan sektor pendidikan dan program Mitigasi Bencana dan Gejolak (MBG) sebagai dua alokasi utama.
Fokus pada Peningkatan Kualitas SDM
Anggaran pendidikan ini mencakup seluruh belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta dana desa yang terkait langsung dengan sektor pendidikan. Fokus utamanya adalah perbaikan kualitas pengajaran, transformasi digital di sekolah, dan peningkatan akses pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” ujar Menkeu dalam keterangannya.
Peningkatan ini juga sejalan dengan agenda strategis pemerintah menuju Indonesia Emas 2045, di mana penguatan SDM menjadi fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Baca Juga: Kualifikasi Piala Dunia 2026 – Miliano Jonathans Pastikan Selangkah Lagi Timnas Indonesia Lolos
MBG: Strategi Antisipatif Hadapi Krisis
“Alokasi MBG tidak hanya untuk respons darurat, tetapi juga sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika global yang tidak menentu,” tambah Sri Mulyani.
Rincian APBN 2026 Optimisme dan Kewaspadaan
Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, inflasi sekitar 2,8%, nilai tukar rupiah di kisaran Rp 15.000 per dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata USD 80 per barel.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa APBN 2026 harus menjadi instrumen pemulihan dan transformasi.
Pendidikan dan ketahanan ekonomi harus menjadi pilar utama,” katanya saat memimpin sidang paripurna.
Penutup
Pengesahan APBN 2026 mencerminkan arah pembangunan nasional yang berfokus pada penguatan SDM dan ketahanan nasional. Dengan pendidikan sebagai prioritas utama dan MBG sebagai benteng stabilitas ekonomi, pemerintah berharap dapat menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah tantangan global yang terus berubah.
Dana ini akan menjadi bantalan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi makro nasional.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, pengesahan APBN 2026 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
APBN bukan sekadar angka, tapi komitmen negara untuk menjawab kebutuhan rakyat,” kata Puan.
